Hari itu, Selasa, 23 Juni 2026, Bangkalan berubah menjadi lautan manusia. Ribuan warga memadati ruas jalan, memanjat atap mobil, meneriakkan nama Presiden Prabowo Subianto dengan suara yang pecah baur antara kegembiraan dan kebanggaan. Maung Garuda melintas lambat, Presiden melambaikan tangan dari balik kaca, dan rakyat membalasnya dengan sorak yang menggema hingga ke sudut-sudut kota. Ada sesuatu yang magis dalam momen itu seolah seluruh Madura berhenti sejenak untuk merayakan kehadiran seorang pemimpin.
Namun di balik gemuruh euforia itu, pertanyaan mengganggu mulai merayap. Apakah Bangkalan benar-benar merayakan, atau sekadar dirayakan? Apakah sorak-sorai ini adalah suara kebahagiaan tulus, ataukah ia menjadi tabir yang menutupi jeritan panjang sebuah wilayah yang masih terjerat kemiskinan, kelaparan, dan kebijakan yang kerap melukai?
Kedatangan Presiden dibingkai sebagai agenda sakral. Ia datang untuk menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, dua perhelatan yang sarat dengan nilai keagamaan dan kebangsaan. Di atas panggung, para petinggi PBNU menyambut hangat. Ribuan santri dan kiai hadir, memberi kesan bahwa seluruh Bangkalan bersatu dalam khidmat kebersamaan.
Namun di ruang-ruang yang lebih sunyi, suara berbeda justru muncul dari kalangan yang paling dekat dengan simbol keagamaan itu. Berdasarkan wawancara eksklusif dengan Tribun Madura pada Minggu, 21 Juni 2026, serta pemberitaan di NU Online Jatim dan Kompas.com, RKH Imron Amin atau yang akrab disapa Ra Ibong-cicit dari Syaikhona Kholil, pendiri NU yang disucikan-melontarkan kritik tajam. la mempertanyakan narasi yang menjadikan kehadiran Presiden sebagai syarat mutlak penentuan lokasi acara. "Jika Presiden Prabowo bisa hadir, maka penutupan akan digelar di Bangkalan, namun apabila kehadiran presiden belum memungkinkan, maka penutupan akan dilakukan di Ploso. Narasi itu maksudnya apa?" tegasnya dengan nada tajam.
Ra Ibong menilai pernyataan Sekretaris Jenderal PBNU, KH Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, tersebut sebagai sesuatu yang "sarat kepentingan". la juga mengkritisi munculnya narasi "ngalap barokah Mbah Kholil yang menurutnya hanya dimunculkan ketika ada kegaduhan internal organisasi. "Saya bilang ke Gus Ipul dan Kyai Miftachul Akhyar, kemarin-kemarin ke mana saja? Setelah seperti ini, setelah ribut, setelah kalian 'berantem', mau mengembalikan marwah NU ke Bangkalan dengan narasi ngalap barokah Mbah Kholil. Saya bilang enggak usah," ungkapnya dengan nada kecewa.
Kritik ini menunjukkan bahwa euforia di jalanan bukanlah cermin utuh dari sikap masyarakat. Ada kegelisahan di kalangan elit lokal yang merasa martabat daerahnya direduksi menjadi sekadar panggung seremonial. Ada kesadaran bahwa kedatangan seorang presiden tidak otomatis menghapus persoalan, apalagi jika kedatangannya sendiri justru dibalut dengan kepentingan yang tak pernah dijelaskan secara terbuka.
Jika kritik Ra Ibong adalah suara dari atas, maka ada teriakan lain yang datang dari bawah lebih kasar, lebih sakit, dan lebih nyata. Beberapa pekan sebelum kedatangan Presiden, warga Bangkalan mengirimkan surat penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bukan karena mereka tidak ingin anak-anaknya makan, melainkan karena program yang digembar-gemborkan itu nyata-nyata gagal di lapangan. Makanan basi, berulam, dan insiden keracunan menjadi santapan harian anak-anak sekolah. Para ibu menangis melihat putra-putri mereka muntah-muntah setelah menyantap nasi yang seharusnya menyehatkan.
"Anak-anak kami jadi kelinci percobaan," keluh seorang warga dalam surat yang beredar luas. Program yang seharusnya menjadi bukti nyata kepedulian negara justru berubah menjadi mimpi buruk. Di sinilah letak ironi terbesar, di saat yang sama Presiden disambut meriah di jalanan, anak-anak Bangkalan masih bergulat dengan perut mulas akibat kebijakan yang cacat desain.
Apakah sorak-sorai itu kemudian menjadi bentuk pembungkaman atas pengalaman pahit ini? Ataukah rakyat sekadar memisahkan antara euforia politik dan realitas keseharian yang terpaksa mereka jalani? Pertanyaan ini tak mudah dijawab, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa kemarahan warga tidak pernah benar-benar padam. Ia hanya tertutup sementara oleh gemuruh kedatangan seorang pemimpin.
Jika kita menengok lebih dalam lagi, ada fakta struktural yang lebih menyedihkan. Berdasarkan data BPS per Maret 2024, angka kemiskinan di Bangkalan mencapai 18,66 persen hampir dua kali lipat rata-rata nasional. Ribuan keluarga masih bergulat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akses terhadap pendidikan yang layak masih terbatas. Layanan kesehatan masih menjadi barang mahal. Di tengah himpitan ini, kehadiran seorang presiden dan peresmian 1.151 kilometer jalan di Sampang memang memberikan harapan. Namun apakah harapan itu cukup untuk menambal luka-luka lama? Infrastruktur fisik memang penting, tetapi tanpa diiringi dengan perbaikan kualitas hidup masyarakat, ia hanya menjadi pajangan semata.
Bangkalan, ada juga fenomena lain yang tak kalah meresahkan: keterlibatan kiai dan blater, tokoh lokal, dalam politik praktis yang justru membatasi pilihan politik warga. Alih-alih menjadi pencerah, mereka kerap menjadi pintu masuk bagi kepentingan-kepentingan di luar daerah. Ini menciptakan struktur kuasa yang melingkupi, di mana suara kritis warga sering kali tenggelam oleh tekanan sosial dan budaya.
Namun, esai ini tidak hendak menggambarkan Bangkalan sebagai masyarakat yang pasif dan mudah dibodohi. Justru sebaliknya. Euforia yang terlihat di permukaan tidak serta-merta meniadakan kesadaran kritis yang terus hidup di tengah masyarakat. Kritik Ra Ibong adalah bukti bahwa kalangan agama pun memiliki otonomi untuk tidak sekadar menjadi alat legitimasi kekuasaan. Surat penolakan MBG adalah bukti bahwa warga biasa masih memiliki keberanian untuk bersuara. Mereka tidak diam meski risiko sosial dan politik mengintai.
Yang menjadi tragedi sebenarnya adalah bahwa suara-suara ini jarang mendapat ruang yang sama dengan gemuruh euforia. Media lebih suka menyiarkan sorak-sorai daripada keluhan. Pejabat lebih suka mendengar pujian daripada kritik. Masyarakat pun akhirnya terbelah, di satu sisi mereka ingin menghormati pemimpin, di sisi lain mereka merasakan sendiri ketidakadilan yang terus berulang.
Esai ini sampai pada kesimpulan bahwa tragedi euforia di Bangkalan bukanlah tragedi karena warga kehilangan hak untuk bergembira. Melainkan karena kegembiraan itu berpotensi menjadi tontonan yang mengalihkan perhatian dari isu-isu substantif. Ia menjadi semacam pembiusan kolektif yang membuat kita lupa bahwa di balik jalan beraspal masih ada perut lapar. Di balik sambutan meriah masih ada anak-anak muntah akibat makanan busuk. Di balik tepuk tangan masih ada bisik-bisik kekecewaan yang tertahan.
Kunjungan presiden adalah cermin dari kepemimpinan itu sendiri. Di satu sisi ia menunjukkan kemampuan merangkul massa. Di sisi lain ia mengundang pertanyaan tentang sejauh mana pemimpin benar-benar mendengar rakyatnya. Sampai kapan rakyat akan puas dengan simbol dan infrastruktur fisik, sementara urusan perut dan masa depan anak-anak mereka masih menyimpan kepahitan?
Bangkalan masih ingin bersuara. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Hanya saja, suara itu sering kali terkubur oleh gemuruh sorak-sorai yang dirayakan di permukaan. Dan di sinilah letak tragedi yang sesungguhnya: bukan pada euforianya, melainkan pada diamnya negara dan kadang kita semua untuk mendengar jeritan di balik senyum. Bangkalan, 23 Juni 2026, di mana senyum dan derita bertemu dalam satu ruang yang sama.
Penulis: Adnan (Kader PMII STAIDA)
