Pergantian tahun selalu dipenuhi dengan gelombang optimisme ucapan harapan, janji semangat baru, dan serangkaian harapan agar kehidupan “lebih baik”. Namun, dari perspektif psikologi sosial kritis, tradisi perayaan
Tahun Baru sering berubah menjadi ritual simbolik yang ambigu melepaskan kegelisahan kolektif pada pergantian angka kalender, tanpa menyentuh akar persoalan struktural dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Ucapan “selamat tahun baru” terdengar rutin, tetapi maknanya memudar ketika realitas yang dihadapi masyarakat tetap stagnan.
Psikologi sosial menunjukkan bahwa tindakan yang diulang tanpa refleksi kritis akan berubah menjadi kebiasaan yang beku makna (habit without insight). Ketika masyarakat Bangkalan berulang kali menyambut Tahun Baru dengan euforia ritual, tetapi tidak diikuti evaluasi jujur terhadap kondisi sosial, perayaan ini justru memperkuat status quo, harapan kolektif dialihkan pada simbol temporal alih-alih pada tindakan struktural. Dalam psikologi sosial, fenomena ini konsisten dengan apa yang disebut temporal displacement of responsibility yakni kecenderungan memindahkan tanggung jawab perubahan ke masa depan abstrak (tahun yang akan datang), bukan diwujudkan dalam tindakan kolektif saat ini.
Realitas di Kabupaten Bangkalan memperlihatkan bagaimana ilusi pergantian tahun tanpa makna itu berakar kuat dalam kondisi sosial yang belum berubah secara substantif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangkalan pada 2025 tercatat 68,15, hanya sedikit meningkat dari 67,33 pada tahun sebelumnya, tetapi tetap di bawah standar optimal pembangunan manusia yang mencerminkan tantangan serius dalam pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Persentase penduduk miskin di Bangkalan pada 2023 mencapai 19,35 %, jauh di atas rata-rata nasional, dan meski pemerintah daerah mencatat penurunan angka kemiskinan menjadi 18,66 % pada 2024, perubahan ini lebih bersifat numerik kecil daripada transformasi struktural yang berarti. Di bidang kesehatan, upaya percepatan penurunan stunting sempat menunjukkan hasil, namun angka stunting kembali meningkat menjadi 17,7 % pada 2024, yang mencerminkan ketidak konsistenan dalam intervensi kesehatan masyarakat.
Kondisi ini menunjukkan bahwa beban kehidupan masyarakat Bangkalan mulai dari tingkat kesejahteraan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi belum terangkat secara nyata, meskipun narasi kemajuan sering diulang dalam tajuk perayaan dan pidato seremonial. Pemerintah Kabupaten Bangkalan memang menjalankan program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Keuangan Khusus (BKK) desa, serta berbagai bantuan tunai bagi lansia dan penyandang disabilitas, yang penting secara mitigatif dalam jangka pendek. Namun, bantuan tersebut cenderung bersifat temporer dan tidak mengarah pada perubahan substansial dalam struktur ekonomi lokal atau pemberdayaan produktif. Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan rutin tanpa transformasi jangka panjang justru memperkuat ketidakseimbangan sosial ekonomi yang ada.
Retorika pemerintah yang menegaskan bahwa bantuan sosial dimaksudkan untuk “mencegah ketergantungan” patut diapresiasi secara normatif, tetapi ketika program-program tersebut tidak diikuti oleh strategi pembangunan yang substantif seperti peningkatan kualitas pendidikan secara merata, struktur kesehatan yang kokoh, dan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal retorika itu berubah menjadi semacam manajemen citra yang menutup kritik tanpa mengatasi akar masalah. Pergantian Tahun Baru sering dijadikan momen seremonial penuh slogan optimisme, tetapi keberulangan kalimat optimis tidak sama dengan keberanian mengevaluasi kegagalan kebijakan sebelumnya. Ketika Tahun Baru diperingati dengan narasi kemajuan, tetapi indikator perkembangan tetap stagnan, retorika menjadi pengganti perubahan dan harapan kolektif direduksi menjadi ritual sosial semata.
Kritik terhadap Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan demikian tidak cukup diarahkan pada hasil pembangunan yang belum terlihat, kritik harus menyasar cara berpikir kekuasaan itu sendiri praktik pemerintahan yang lebih sibuk mengelola citra ketimbang menuntaskan persoalan struktural yang akut. Tahun baru seharusnya menjadi ruang refleksi kritis dan awal perencanaan strategis berbasis kebutuhan nyata rakyat, bukan sekadar pergantian angka pada kalender. Tanpa keberanian pemerintah untuk melakukan evaluasi jujur atas realitas sosial, memperbaiki arah kebijakan, dan menjalankan strategi pembangunan yang berbasis kebutuhan riil masyarakat, maka setiap Tahun Baru hanya akan menjadi pengulangan retorika optimisme tanpa substansi.
Pergantian tahun yang sesungguhnya bermakna tidak terjadi karena kalender berubah, tetapi karena praktek pemerintahan berubah, dan karena masyarakat serta pemerintah bersama membangun masa depan yang berbeda dari masa lalu. Tanpa perubahan struktural yang nyata, Tahun Baru semata akan terus menjadi ritual psikologis yang meninabobokan, bukan titik awal transformasi yang sesungguhnya.
Penulis: Ra. Udin (Kader PMII STAIDAl)
