Keadilan gender hingga kini masih menjadi persoalan krusial dalam kehidupan sosial, termasuk di tengah komunitas umat Islam. Perempuan kerap berada dalam posisi yang tidak setara dalam berbagai ranah kehidupan, mulai dari akses pendidikan, kesempatan kerja, hingga peran sosial dan kepemimpinan.
Ironisnya, ketimpangan tersebut tidak jarang dilegitimasi atas nama agama, seolah-olah ajaran Islam membenarkan relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Padahal, secara normatif Islam hadir sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan tanpa memandang jenis kelamin.
Dalam konteks inilah Islam progresif hadir sebagai sebuah cara pandang yang berupaya membaca dan memahami ajaran Islam secara lebih adil, kritis, dan kontekstual. Islam progresif tidak memosisikan diri sebagai ajaran baru, melainkan sebagai pendekatan penafsiran yang menekankan pentingnya keterkaitan antara teks keagamaan dan realitas sosial.
Pendekatan di atas berpandangan bahwa pemahaman keagamaan tidak boleh dibekukan dalam tafsir literal yang ahistoris, melainkan harus terus direfleksikan seiring dengan perubahan zaman. Banyak produk penafsiran klasik lahir dalam struktur sosial yang patriarkal, sehingga secara tidak langsung turut mereproduksi ketimpangan gender dan menempatkan perempuan pada posisi subordinat.
Oleh karena itu, reinterpretasi ajaran Islam menjadi sebuah keniscayaan agar nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan tetap relevan dan kontributif bagi kehidupan masyarakat kontemporer. Islam progresif menegaskan bahwa ajaran Islam tidak dapat dilepaskan dari misi etisnya untuk membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan, termasuk penindasan berbasis gender. Tafsir keagamaan harus diarahkan pada penguatan keadilan sosial, bukan pada pelanggengan ketimpangan struktural.
Salah satu contoh konkret dari praktik Islam progresif dapat dilihat dalam pandangan tentang kepemimpinan. Dalam perspektif ini, kepemimpinan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kapasitas, integritas, dan tanggung jawab moral. Perempuan yang memiliki kemampuan manajerial dan intelektual yang memadai memiliki legitimasi yang sama untuk memimpin, sebagaimana laki-laki.
Praktik tersebut tercermin, misalnya, dalam konteks organisasi PMII, di mana perempuan dapat menduduki posisi strategis seperti ketua rayon atau ketua komisariat berdasarkan kompetensi, bukan identitas gender. Hal tersebut sejalan dengan prinsip kesetaraan kader dan nilai keadilan dalam Islam yang menolak segala bentuk diskriminasi.
Dalam pandangan Islam progresif, keadilan gender dimaknai sebagai pemberian hak, kesempatan, dan penghargaan yang setara bagi laki-laki dan perempuan sebagai sesama manusia. Islam tidak membedakan nilai kemanusiaan seseorang berdasarkan jenis kelamin. Perbedaan biologis merupakan realitas alamiah, namun tidak dapat dijadikan dasar untuk membatasi ruang gerak, peran sosial, maupun potensi perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab moral dan spiritual yang sama di hadapan Tuhan.
Melalui reinterpretasi Islam progresif, umat Islam diharapkan mampu membangun relasi sosial yang lebih adil, inklusif, dan manusiawi. Pendekatan ini menegaskan bahwa perjuangan keadilan gender bukanlah agenda yang bertentangan dengan Islam, melainkan justru merupakan manifestasi dari nilai-nilai dasar Islam itu sendiri keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, Islam progresif menawarkan jalan etis untuk menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan ruh ajaran Islam yang membebaskan.
Penulis: Fatimahtus Zahro (Anggota PMII STAIDA 2025)
